SMKN 2 Banda Aceh Kutip Uang Komite Rp 2,6 Juta Per Siswa

SMKN 2 Banda Aceh Kutip Uang Komite Rp 2,6 Juta Per Siswa
Wali siswa baru melihat papan pengumuman SMKN 2 Banda Aceh (foto: Kanal73)

KANAL73.com – SMKN 2 Banda Aceh (dulu STM Lampineung) mengutip biaya pendaftaran ulang siswa baru sebesar Rp 2.600.000 per orang. Di tengah terpaan pandemi Covid-19, beban ini dirasakan berat oleh orang tua siswa yang sebagian berasal dari latar belakang kurang mampu.

Kepala SMKN 2 Banda Aceh, Drs Muhammad Husin M.Si mengatakan, kebijakan pengutipan itu telah dibicarakan dengan pengurus Komite Sekolah. Rincian penggunaan anggaran juga sudah ditempelkan di papan pengumuman sekolah.

Dalam selebaran dirincikan ada 16 item penggunaan uang pendaftaran, mulai pakaian seragam hingga biaya psikotes. Berikut rinciannya:

1.      Pakaian seragam teori Rp 275.000.

2.      Pakaian seragam praktek Rp 325.000.

3.      Pakaian seragam olahraga Rp 185.000.

4.      Pakaian seragam pramuka Rp 300.000.

5.      Atribut pramuka + simbul (tiga stel) Rp 135.000.

6.      Sepatu sekolah Rp 190.000.

7.      Iuran komite (6 bulan) Rp 450.000.

8.      Hari besar Islam Rp 65.000.

9.      Temu ramah dan perpisahan Rp siswa kelas XII Rp 75.000.

10.   Pengadaan map rapor Rp 50.000.

11.   Asuransi kecelakaan Rp 80.000.

12.   Subsidi pelatihan praktek jurusan selama 1 tahun Rp 200.000.

13.   Pembuatan kartu OSIS + kartu pustaka + badge nama Rp 50.000.

14.   Kegiatan OSIS Rp 30.000.

15.   Pengembangan dan promosi sekolah Rp 85.000.

16.   Biaya psikotes Rp 80.000.

Menurut penelusuran Kanal73.com, jumlah siswa baru yang dinyatakan lulus seleksi tahun ini mencapai 321 orang. Dengan demikian, jika mereka mendaftar ulang semuanya, maka akan terkumpul uang sejumlah Rp 834.600.023. Angka tersebut bisa juga bertambah lagi, karena menurut informasi dari panitia seleksi, sekolah itu masih memperpanjang pendaftaran siswa untuk beberapa jurusan yang dianggap masih minim siswa.

Dari 16 item pembiayaan, terdapat beberapa jenis pungutan yang dipertanyakan masyarakat, yaitu subsidi praktek jurusan, pembuatan kartu OSIS/kartu pustaka/badge nama, biaya pengembangan dan promosi sekolah, serta biaya psikotes.

Pos-pos pembiayaan tersebut, menurut seorang wali murid, harusnya menjadi kewenangan Pemerintah, dalam hal ini Dinas Pendidikan atau sekolah. “Jangan sampai nanti pembiayaan ini menjadi tumpang tindih,” sebut sumber ini.

Juga dipertanyakan, kenapa kegiatan pengembangan dan promosi sekolah yang menjadi tugas pemerintah dibebankan kepada masyarakat? Untuk mengkonfirmasi soal pungutan uang masuk ini, AQshare.id menghubungi Kepala SMKN 2 Banda Aceh, Drs Muhammad Husin M.Si.

Dihubungi melalui WhatsApp, Kamis (3/6/2021), Husin mengatakan, pengutipan uang baju dan berbagai keperluan tersebut telah dibicarakan dengan Komite Sekolah. Dia lantas meminta AQshare.id menanyakan masalah ini kepada ketua Komite. “Pembiayaan PPDB sudah dibicarakan dengan komite sekolah, hal ini bisa bapak konfirmasi dgn pihak komite sekolah,” jawab Husin melalui pesan WhatsApp.

Dia juga menerangkan, pembebanan biaya masuk itu tidak diberlakukan untuk semua siswa. “Bagi siswa yang kurang mampu ada keringanan dengan menunjukkan bukti yg diminta pengurus komite,” kata Husin.

Ketua Komite SMKNN 2 Banda Aceh, Indra Jaya, yang ditemui di ruang panitia pendaftaran siswa baru SMKN 2 Banda Aceh di kawasan Lhongraya menjelaskan, kutipan uang baju dan lain-lain sebesar Rp 2.600.000 itu sudah diputuskan dalam rapat dengan orangtua siswa. “Ini hasil musyawarah yang sudah kita jalankan. Ini termasuk hasil kesepakatan dengan wali murid,” ujarnya.

Indra mengatakan, apa yang dijalankan itu merupakan hasil kesepakatan yang sudah dicapai dalam rapat orangtua siswa yang disebutnya sudah memenuhi azas demokrasi. Dia memastikan bahwa kutipan uang masuk SMKN 2 lebih rendah dibanding sekolah lain.

“SMK 1, SMK 3, SMK 2 kita ini yang paling termurah. Paling murah. Sebab di sini saya sudah kurang-kurangi batas kemampuan. Saya pas-pas kan aja. Saya tidak ambil keuntungan daripada semuanya ini. Semuanya pas-pas,” ujar Indra yang mengaku sudah menjadi ketua Komite sekolah itu lebih dari 30 tahun.

Indra yang mengaku pensiunan pegawai Dinas PU itu menjelaskan lagi, ada SMK lain di Banda Aceh yang mengutip uang masuk lebih besar dari SMKN 2. “SMKN 3 (mengutip) sebesar Rp 3.700.000,” ujarnya.

Menurut Indra, jika dibandingkan dengan kebutuhan SMKN 2, besaran kutipan di SMKN 3 yang begitu besar jumlahnya tidak wajar. Dia mengklaim kalau kutipan uang masuk di SMKN 2 paling termurah di seluruh Aceh. “Sebab saya begini … berapa harga pasar, itu yang masukkan kemari,” terangnya.

Menjawab pertanyaan ke rekening siapa uang tersebut masuk, apakah rekening sekolah, Indra mengatakan tidak. “Ndak … ke rekening Komite. Karena di dalam Permen … itu Komite yang kelola. Hasil kesepakatan dengan wali siswa. Inilah dia … pak. Jadi … sebab …Kita juga sudah membaca … apalagi dari Kobar sendiri (KOBAR GB, red) masalah pungli, masalah korupsi, itu kita batasin pak,” kata Indra.

Menurut Indra, pihaknya melakukan pengutipan setelah melakukan musyawarah dengan para orangtua siswa. Karena itu, dia bersikukuh bahwa tindakan tersebut bersifat legal, bukan korupsi, bukan juga pungli. “Kita kutip kepada masyarakat, itu juga bukan pungli,” paparnya.

Dia menjelaskan, Komite memberi dispensasi kepada siswa kurang mampu dan anak yatim asalkan dibuktikan dengan surat keterangan dan data yang lengkap. Menurut Indra, setiap tahun, jumlah kelompok ini mencapau sekitar 40 persen dari total siswa.

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, kata ketua Komite, pembayaran biaya pendaftaran dilakukan langsung ke rekening komite. Tidak dibayar secara cash. “Dibayar ke rekening Komite. Karena sesuai Permen, dana ini dikelola oleh Komite,” katanya.

Dia juga mengatakan, bahwa dana yang terkumpul nantinya akan digunakan untuk berbagai kepentingan pendidikan, termasuk membantu biaya praktek siswa, kegiatan sosial dan sebagainya.[]

Sponsored:
Loading...

Komentar

Loading...