Breaking News

Setelah 6 Tahun tidak Lagi Gubernur, Alex Noerdin Diperiksa dalam Kasus Dana Hibah

Setelah 6 Tahun tidak Lagi Gubernur, Alex Noerdin Diperiksa dalam Kasus Dana Hibah
Alex Noerdin (foto: repro)

JAKARTA –  Mantan Gubernur Sumatra Selatan Alex Noerdin diperiksa tim Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Agung, Jakarta. Dalam pemeriksaan yang berlangsung sekitar 6 jam, Rabu (14/8/2019), ia masih berstatus sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dana hibah dan bansos Provinsi Sumsel tahun 2013.

Pantauan media, Alex Noerdin tiba di Gedung Bundar Kejaksaan Agung pukul 09.10 WIB. Mengenakan kemeja putih celana hitam, dia dikawal oleh tiga orang asisten pribadi. Alex Noerdin selesai diperiksa pada ukul. 15:30 sore dan langsung meninggalkan gedung Kejagung.

Pemeriksaan hari ini merupakan panggilan yang kedua kalinya. Pada panggilan pertama, 6 Agustus 2019, Alex Noerdin tidak hadir karena alasan sedang berada di luar kota. Karena itu, ia meminta pihak Kejagung untuk menjadwalkan kembali pemeriksaan atas dirinya.

Alex Noerdin tidak bersedia memberikan pernyataan atas pemeriksaan yang dilakukan Kejagung terhadap dirinya. Ketika didesak wartawan, mantan Gubernur Sumsel ini tetap menolak. “Jangan ngomong seperti itulah, saya tidak mau jawab yang kayak gitu-gitu,” tuturnya.

Tim penyidik sudah dua kali melakukan gelar perkara (ekspose) terhadap kasus ini. Ekspose pertama dilakukan pada Rabu 9 September 2018. Tim penyidik menemukan bukti tindak pidana korupsi baru terkait Alex Noerdin.

Bukti dimaksud mulai dari pembelian sejumlah sepeda motor dengan nilai mencapai Rp 26 miliar dan penggelontoran dana miliaran setiap Alex Noerdin melakukan kunjungan ke daerah.

Ekspose perkara dana hibah dan bansos yang kedua dilakukan pada Rabu 10 Oktober 2018. Gelar perkara yang kedua ini dilakukan tim penyidik agar dapat menentukan sikap terhadap status hukum Alex Noerdin.

Dalam kasus ini Kejaksaan Agung menetapkan dua tersangka yakni Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumatra Selatan, Laonma PL Tobing dan Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sumatra Selatan Ikhwanuddin.

Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa sejumlah saksi, di antaranya anggota DPRD Provinsi Sumsel. Keduanya telah disidangkan dan diputus di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palembang, Sumatera Selatan. [*]

Komentar

Loading...