Breaking News

Pemerintah Aceh Raih JDIHN Awards 2019

Pemerintah Aceh Raih JDIHN Awards 2019
Kepala Kantor Penghubung Pemerintah Aceh di Jakarta, Almuniza Kamal, saat menerima penghargaan JDIHN Awards 2019 dari Menkumham, Yasona Laoly, di Swiss-Bellhotel, Mangga Dua. (KANAL73/Saifullah S)

JAKARTA – Pemerintah Aceh menerima penghargaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN Awards) 2019 yang diserahkan langsung oleh Menkumham, Yosana Laoly. Penghargaan diterima oleh Kepala Kantor Penghubung Pemerintah Aceh, Almuniza Kamal, S.STP, M.Si, mewakili Plt Gubernur Aceh.

Acara itu berlangsung di Swiss-Bellhotel, Mangga Dua, Jakarta, Selasa (10/9/2019). Atas nama Plt Gubernur Aceh, Almuniza mengatakan, penghargaan itu diberikan untuk Aceh karena selama ini Pemda setempat dinilai berkomitmen melakukan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, terutama pada bidang hukum.

Dia menjelaskan, pemberian informasi hukum yang akurat, lengkap, cepat, dan mudah melalui pengelolaan JDIH berbasis pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi juga menjadi faktor bahwa Pemerintah serius melayani masyarakat.

Apa yang dicapai Pemerintah Aceh tersebut, katanya, juga berkat tangan dingin Kepala Biro Hukum Pemerintah Aceh, Dr Amrizal J Prang, yang terus melakukan inovasi dan juga mengadakan berbagai Training of Trainer (TOT) kepada puluhan pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).

Dalam keterangannya kepada pers, Kepala Biro Hukum Pemerintah Aceh, Dr Amrizal J Prang mengatakan, penghargaan yang diraih Pemerintah Aceh tidak terlepas dari kerja sama pihaknya dengan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Diskominfo) Aceh dalam mempersiapkan beberapa hal terkait dokumentasi dan juga informasi hukum khususnya yang ada di Pemerintah Aceh.

Menurut dia, informasi tersebut dengan mudah dapat diakses oleh masyarakat. “Apalagi sistem tersebut sudah terintegrasi pula secara nasional," jelasnya.

Ke depan, kata Amrizal, pihaknya akan meningkatkan lagi penerapan sistem informasi tersebut agar masyarakat yang ada di daerah pedalaman juga dapat dilayani dengan baik. Sehingga tida ada kesan tebang pilih. "Pembaharuan sistem informasi diharapkan semakin memudahkan masyarakat mengakses informasi," ujarnya.[saifullah]

Komentar

Loading...