Breaking News

Menpora Tersangka Korupsi, Diduga Tilep Uang Negara Rp 14,7 Miliar

Menpora Tersangka Korupsi, Diduga Tilep Uang Negara Rp 14,7 Miliar
Imam Nahrawi (foto: repro)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi sebagai tersangka kasus suap pemberian dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Selain Imam, KPK juga menetapkan asisten pribadi Imam, Miftahul Ulum, sebagai tersangka dalam kasus yang sama.

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, mengumumkan penetaoan tersangka atas nama Imam Nahrawi di Jakarta Selatan, Rabu (18/9/2019). “Dalam penyidikan tersebut ditetapkan 2 orang tersangka yaitu IMR (Imam Nahrawi), Menteri Pemuda dan Olahraga, dan MIU (Miftahul Ulum),” kata Alexander Marwata.

Kasus yang melibatkan Menpora ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 18 Desember 2018 terkait penyaluran bantuan dari pemerintah melalui Kemenpora kepada KONI Tahun Anggaran 2018. Dalam OTT itu, KPK mengamankan uang tunai di kantor KONI sebesar Rp 7,4 miliar.

Pada awal kasus tersebut, KPK menetapkan lima orang tersangka. Yakni Sekretaris Jenderal KONI Ending Fuad Hamidy, Bendahara Umum KONI Johnny E Awuy, Deputi IV Kemenpora Mulyana, Pejabat Pembuat Komitmen pada Kemenpora Adhi Purnomo, dan Staf Kemenpora Eko Triyanto.)

Ending dan Johnny telah diputus bersalah oleh Pengadilan Tipikor DKI Jakarta. Masing-masing diganjar 2 tahun 8 bulan penjara dan 1 tahun 8 bulan penjara.

Sedangkan Mulyana, Adhi Purnomo, dan Eko Triyanto masih menjalani proses persidangan.

Alexander Marwata mengungkap, Imam diduga telah menerima uang Rp 14,7 miliar melalui Miftahul dalam rentang 2014-2018. Bukan hanya itu, dalam rentang 2016-2018 Imam diduga juga meminta uang sejumlah total Rp11,8 miliar. “Total dugaan penerimaan Rp 26,5 miliar,” ungkap Alex.

Ia menambahkan, uang tersebut diduga merupakan commitment fee atas pengurusan proposal hibah yang diajukan oleh pihak KONI kepada Kemenpora Tahun Anggaran 2018, kemudian penerimaan terkait Ketua Dewan Pengarah Satlak Prima, dan penerimaan lain yang berhubungan dengan jabatan Imam selaku Menpora.

Konon, uang tersebut diduga digunakan untuk kepentingan Pribadi Menpora dan pihak lain yang terkait.

Akibat perbuatannya, Imam Nahrawi dan Miftahul Ulum disangka melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 12 B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.[*]

Komentar

Loading...