Mantan Kadishub Sabang dan Manajer SPBU Tersangka Korupsi BBM Fiktif

Mantan Kadishub Sabang dan Manajer SPBU Tersangka Korupsi BBM Fiktif
Ilustrasi (foto: repro)

SABANG – Penyidik pada Kejari Sabang menetapkan mantan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) setempat sebagai tersangka dalam kasus korupsi belanja BBM, pelumas, dan suku cadang kendaraan. Seorang manajer SPBU yang diduga ikut terlibat juga mendapatkan status yang sama.

Kepala Kejari Sabang Choirun Parapat menjelaskan, pihaknya telah menemukan dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan status tersangka kepada mantan Kadis dengan identitas IS dan manajer SPBU berinisial SH. Akibat perbuatan mereka kerugian negara ditaksir mencapai Rp 577 juta lebih.

Setelah melakukan gelar perkara, kata Kajari, kemungkinan bisa saja jumlah tersangka akan bertambah. "Tidak menutup kemungkinan bertambah, jika di kemudian hari penyidik menemukan fakta baru," ujarnya.

Dia menjelaskan, penyidik mulai bekerja meneliti dugaan tindak pidana korupsi BBM pada Dinas Perhubungan Kota Sabang sejak tanggal 9 Oktober 2020. Ada dugaan penyimpangan pada kegiatan belanja bahan bakar minyak (BBM), gas, pelumas dan suku cadang tahun anggaran 2019.

Petugas menemukan data terkait pertanggungjawaban belanja BBM sebesar Rp 1.5 M dari DPA Dinas Perhubungan Kota Sabang. Modusnya dengan membuat voucher BBM fiktif. Oknum Dishub bekerja sama dengan petugas SPBU kemudian menukarkan voucher tersebut dengan uang. Seolah-olah telah terjadi pembelian BBM.

Untuk merapikan kejahatannya, pihak Dinas Perhubungan juga mencantumkan nomor plat mobil/bus di atas kertas voucher BBM untuk menciptakan kesan seolah-olah pembelian BBM benar-benar terjadi. "Padahal voucher tersebut tidak pernah diberikan kepada supir melainkan ditukarkan sendiri dengan uang oleh oknum Dinas Perhubungan ke SPBU," ujar petugas kejaksaan.

Pejabat Kejari mengatakan, kedua tersangka tidak ditahan karena dianggap kooperatif selama pemeriksaan. Kedua tersangka dikenakan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 3 Jo Pasal Jo 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), Ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.[]

Sponsored:
Loading...

Komentar

Loading...