Breaking News

Mahfud MD Tegaskan, Dalang Aksi Demo UU Cipta Kerja Akan Diproses Hukum

Mahfud MD Tegaskan, Dalang Aksi Demo UU Cipta Kerja Akan Diproses Hukum
Mahfud MD (foto: repro)

JAKARTA – Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan pernyataan sikap Pemerintah terkait aksi unjung rasa menentang Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker), Kamis (8/10/2020), yang berujung ricuh. Dia menegaskan, mereka yang terlibat menimbulkan kerusahan termasuk aktor intelektualnya bakal diproses hukum.

Pernyataan Mahfud itu disampaikan di Jakarta, Kamis malam, didampingi Kepala BIN Budi Gunawan, Panglima TNI dan Kapolri. Kata Mahfud, Pemerintah menghormati kebebasan berpendapat dan menyampaikan aspirasi terkait UU Cipta Kerja sepanjang berjalan dengan damai dan tidak mengganggu ketertiban umum.

Sebaliknya, pemerintah akan bertindak tegas terhadap aktor dan dalang di balik aksi anarkis massa unjuk rasa. Pemerintah, katanya, menyayangkan terjadinya kericuhan pada aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja. "Pemerintah menyayangkan adanya aksi-aksi anarkis yang dilakukan oleh massa di tempat tertentu, dengan merusak fasilitas umum, membakar, melukai petugas, dan juga menjarah. Tindakan itu jelas merupakan tindakan kriminil yang tidak dapat ditelolir dan harus dihentikan," kata Mahfud MD.

Terhadap peristiwa yang terjadi, dia menegaskan, pemerintah akan bersikap tegas atas aksi-aksi anarkis yang malah menciptakan kondisi ricuh dan ketakutan di dalam masyarakat.

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi tersebut juga mengatakan pemerintah akan membawa ke proses hukum apabila sudah menemukan seluruh pelaku dan aktor yang mendalangi kericuhan di Jakarta ataupun sejumlah daerah lainnya.

"Pemerintah akan bersikap tegas dan melakukan proses hukum terhadap semua pelaku dan aktor yang menunggangi atas aksi-aksi anarkis yang sudah berbentuk tindakan kriminal," ujarnya.

Menurutnya, merusak bangunan fasilitas umum dan serangan fisik terhadap aparat serta warga, merupakan tindakan yang sensitif atas kondisi yang dialami rakyat saat ini.

Hal yang dimaksud Mahfud ialah kondisi pandemi Covid-19 dan perekonomian yang masih sulit. Ketimbang menimbulkan kericuhan, Mahfud beranggapan ketidakpuasan masyarakat atas UU Cipta Kerja juga bisa ditempuh melalui jalur konstitusi, yakni dengan mengawasi dalam proses pembuatan Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (perpres) dan aturan lainnya sebagai delegasi Undang-Undang. "Bahkan bisa diadukan melalui mekanisme judicial review atau uji materi maupun formil ke Mahkamah Konstitusi," tandasnya.[]

Sponsored:
Loading...

Komentar

Loading...