Breaking News

Lowongan Pegawai Kontrak Dibuka Februari,  Tersedia 75.000 Formasi

Lowongan Pegawai Kontrak Dibuka Februari,  Tersedia 75.000 Formasi
Foto: Pos Kupang

JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Syafruddin, mengatakan, Pemerintah akan membuka 75.000 formasi untuk formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Proses seleksi dilakukan minggu pertama Februari 2019.

Menpan-RB menyampaikan hal itu saat berada di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Jakarta, Senin (14/1/2019). Ia menjelaskan, proses seleksi P3K tidak serumit seleksi CPNS. "Tidak serumit CPNS. PPPK, karena jumlahnya juga nggak begitu banyak, kalau CPNS sampai 230.000, kalau ini sekitar 75.000," ujarnya.

Syafruddin mengatakan, formasi melalui jalur P3K ini akan memprioritaskan guru honorer yang tidak lolos seleksi CPNS karena terhambat masalah usia. Tahapan proses seleksi sudah dipersiapkan. "Sudah mulai diproses, kira-kira mungkin minggu pertama Februari sudah bisa terlaksana," katanya.

Menurut Menpan-RB, P3K memiliki kedudukan yang setara dengan PNS. Berdasarkan Pasal 38 PP Nomor 49 Tahun 2018, PPPK diberikan gaji dan juga tunjangan. Gaji dan tunjangan berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi PNS.

Selain gaji, P3K juga mendapatkan jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan bantuan hukum. Perlindungan tersebut dilaksanakan sesuai dengan sistem jaminan sosial nasional.

Setiap PPPK juga berhak mendapatkan cuti. Jenis cuti yang didapat di antaranya cuti tahunan, cuti sakit, cuti melahirkan dan cuti bersama. PPPK yang telah bekerja paling sedikit satu tahun secara terus menerus berhak atas cuti tahunan.

PPPK juga diberikan kesempatan untuk pengayaan pengetahuan dalam rangka pengembangan kompetensi. Pengembangan kompetensi yang dimaksud dilaksanakan sesuai dengan perencanaan pengembangan kompetensi pada instansi pemerintah,

Namun PPPK memiliki keterbatasan kesempatan pengembangan kompetensi karena prioritas diberikan dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja PPPK yang bersangkutan.

Adapun masa hubungan perjanjian kerja bagi PPPK paling singkat satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja. Perpanjangan hubungan perjanjian kerja didasarkan pada pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan PPK.[*]

Komentar

Loading...