Breaking News

Kejari Mulai Sidik Aroma Korupsi di Bappeda Nagan

Kejari Mulai Sidik Aroma Korupsi di Bappeda Nagan
Kasi Pidsus Kejari Nagan Raya, Mukhsin (foto: AJNN)

SUKA MAKMUE – Bappeda Kabupaten Nagan Raya sedang dirundung masalah. Ada laporan masyarakat yang menuding terjadi praktek korupsi pada pelaksanaan kegiatan pendataan di instansi itu. Kasusnya mulai disidik oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat.

Informasi yang dihimpun media ini menyebutkan, dugaan korupsi di Bappeda Nagan Raya terkait aktivitas Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) yang dibiayai anggaran yang bersumber dari APBK tahun 2017. Pagu anggarannya mencapai Rp 1,5 miliar. 

Informasi lain menyebutkan, paket proyek itu dimenangkan oleh PT Putra Dwi Guna Utama dengan nilai kontrak Rp 1,493 miliar. Hal ini sesuai dengan informasi yang dipublis oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Dilansir dari AJNN, pihak Kejari Nagan Raya membenarkan bahwa kasus ini telah memasuki tahap penyidikan. Kepala Kejari Nagan Raya Sri Kuncoro melalui Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, Mukhsin, mengatakan, pihaknya telah melakukan penyelidikan terhadap kasus ini sejak 13 Mei 2019.

Ia menjelaskan, pihak Kejari mulai bergerak menangani kasus ini setelah mendapatkan informasi dari masyarakat. "Dari laporan tersebut kita lakukan cek lapangan, kita temukan spek yang tidak sesuai. Begitu juga dengan pelelangannya,  melanggar peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa," kata Mukhsin.

Meski demikian, hingga sejauh ini pihak Kejari belum mengumumkan siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut. “Belum bisa kita publis sekarang, karena kita masih terus melakukan penyidikan saat ini," ujarnya.

Berdasarkan fakta-fak tersebut, kata Muchsin, penanganan kasus itu akhirnya ditingkatkan ke penyidikan sejak 14 Agustus 2019. Ia menjelaskan, Kejari Nagan Raya terus mengumpulkan alat bukti dan keterangan saksi.

Hingga saat ini, pihak Kejari Nagan Raya telah melakukan pemeriksaan saksi ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Dari sana didapat sejumlah temuan, antara lain, disatukannya kegiatan pelelangan kegiatan fisik dengan nonfisik.

Selain itu, pihak Kejari juga menemukan beberapa item lain yang tidak sesuai ketentuan. Perbuatan tersebut diduga telah menimbulkan kerugian negara. “Karena itu, kami akan meminta audit dari pihak berwenang,” ujarnya.[K73-02]

Komentar

Loading...