Breaking News

Jaksa Cantik di Sekitar Kasus Djoko Tjandra

Jaksa Cantik di Sekitar Kasus Djoko Tjandra
Jaksa Pinangki (foto: repro)

Kehadiran wanita cantik selalu menjadi perhatian pada sebuah peristiwa. Lebih-labih jika wanita tersebut memiliki posisi penting. Karenanya, tidak aneh ketika keberadaan seorang jaksa berwajah cantik dalam kasus Djoko Tjandra menyebabkan figur wanita ini dengan cepat viral.

Namanya Pinangki Sirna Malasari. Dia menduduki jabatan sebagai Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan.

Nama wanita ini mendadak popular setelah fotonya bersama Djoko Tjandra pada sebuah momen viral di media sosial. Publik jadi penasaran, bagaimana kedekatan Pinangki dengan buronan kelas kakap tersebut.

Siapa Pinangki Sirna Malasari? Dilansir dari Tribunnews, wanita ini telah menjadi jaksa selama 15 tahun. Dengan masa kerja selama itu, Pinangki Sirna Malasari baru sekali melaporkan kekayaaannya dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di KPK pada tahun 2019.

Menurut catatan KPK, Pinangki memiliki kekayaan sebesar Rp 6,8 miliar atau tepatnya Rp 6.838.500.000. Asetnya berupa tanah dan bangunan menyumbang sebagian besar harta kekayaan wanita ini, yaitu senilai Rp 6.008.500.000.

Harta yang dimiliki Pinangki Sirna Malasari lainnya adalah tiga mobil senilai Rp 630 juta. Di luar dua aset itu, Pinangki Sirna Malasari masih memiliki aset berupa kas dan setara kas senilai Rp 200 juta.

Ia juga tidak memiliki utang sehingga asetnya pun tetap. Laporan tersebut disampaikan pada 31 Maret 2019 untuk jenis laporan periodik 2018.

Karena kasus fotonya dengan Djoko Tjandra, kini Pinangki Sirna Malasari dijatuhi hukuman dengan tidak diberi jabatan struktural atau non-job per tanggal 29 Juli 2020. Selain itu ia juga ketahuan berpergian ke luar negeri sebanyak 9 kali selama 2019 tanpa izin tertulis dari pimpinan.

Salah satu kepergiannya ke luar negeri, diketahui untuk bertemu dengan Djoko Tjandra. "Pinangki terbukti melakukan pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil, yaitu telah melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa mendapatkan izin tertulis dari pimpinan sebanyak sembilan kali pada 2019," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Hari Setiyono dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu 29 Juli lalu.[]

Komentar

Loading...