Breaking News

Pandemi Covid-19

Hanya 14 Daerah di Aceh yang Berstatus Hijau, Boleh Laksanakan Kegiatan Produktif

Hanya 14 Daerah di Aceh yang Berstatus Hijau, Boleh Laksanakan Kegiatan Produktif

JAKARTA – Pemerintah menyatakan, untuk saat ini, hanya 14 kabupaten/kota di Aceh yang berstatus zona hijau (aman dari pandemi Covid-19). Masyarakat di daerah-daerah tersebut dibolehkan melaksanakan kegiatan produktif.

Informasi ini disampaikan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo, di Jakarta, Sabtu (30/5/2020). "Kemarin, tanggal 29 Mei 2020, Bapak Presiden Jokowi memerintahkan Ketua Gugus Tugas untuk memberikan kewenangan kepada 102 Pemerintah Kabupaten/Kota yang saat ini berada dalam zona hijau untuk melaksanakan kegiatan masyarakat produktif dan aman Covid-19,” katanya.

Karena itu, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 memberikan kewenangan kepada 102 Pemerintah Kabupaten/Kota—termasuk 14 kabupaten/kota di Aceh—yang saat ini dinyatakan berada dalam zona hijau untuk melaksanakan kegiatan masyarakat produktif.

Daerah-daerah yang masuk zona hijau: 

Provinsi Aceh

1. Pidie Jaya

2. Aceh Singkil

3. Bireuen

4. Aceh Jaya

5. Nagan Raya

6. Kota Subulussalam

7. Aceh Tenggara

8. Aceh Tengah

9.  Aceh Barat

10.  Aceh Selatan

11.   Kota Sabang

12. Kota Langsa

13. Aceh Timur

14. Aceh Besar

Sumatera Utara

1. Nias Barat

2. Pakpak Bharat

3. Samosir

4. Tapanuli Tengah

5. Nias

6. Padang Lawas Utara

7. Labuhanbatu Selatan

8. Kota Sibolga

9. Tapanuli Selatan

10.  Humbang Hasundutan

11.  Nias Utara

12.  Mandailing Natal

13.  Padang Lawas

14.  Kota Gunungsitoli

15.  Nias Selatan

Sumatera Selatan

1. Kota Pagar Alam

2. Penukal Abab Lematang Ilir

3. Ogan Komering Ulu Selatan

4. Empat Lawang

Riau

1. Rokan Hilir

2. Kuantan Singigi

Kepulauan Riau

1. Natuna

2. Lingga

3.  Kepulauan Anambas

Jambi

1. Kerinci

Bengkulu

1. Rejang Lebong

Lampung

1. Lampung Timur

2. Mesuji

Jawa Tengah

1. Kota Tegal

Kepulauan Bangka Belitung

1. Belitung Timur

Papua

1. Yahukimo

2. Mappi

3. Dogiyai

4. Kepulauan Yapen

5. Paniai

6. Tolikara

7. Yalimo

8. Deiyai

9. Puncak Jaya

10.  Mamberamo Raya

11.  Nduga

12.  Pegunungan Bintang

13.  Asmat

14.  Supiori

15.  Lanny Jaya

16.  Puncak

17.  Intan Jaya

Maluku

1. Kota Tual

2. Maluku Tenggara Barat

3. Maluku Tenggara

4. Kepulauan Aru

5. Maluku Barat Daya

Papua Barat

1. Kaimana

2. Tambrauw

3. Sorong Selatan

4. Maybrat

5. Pegunungan Arfak

Maluku Utara

1. Halmahera Tengah

2. Halmahera Timur

Sulawesi Utara

1. Bolaang Mongondow Timur

2. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro

Sulawesi Selatan

1. Toraja Utara

Sulawesi Tenggara

1. Buton Utara

2. Buton Selatan

3. Buton

4. Konawe Utara

5. Konawe Kepulauan

Sulawesi Tengah

1. Donggala

2. Tojo Una-Una

3. Banggai Laut

Sulawesi Barat

1. Mamasa

Gorontalo

1. Gorontalo Utara

Nusa Tenggara Timur

1. Ngada

2. Sumba Tengah

3. Sumba Barat Daya

4. Alor

5. Sumba Barat

6. Lembata

7. Mlaaka

8.  Rote Ndao

9.  Manggarai Timur

10.  Timor Tengah Utara

11. Sabu Raijua

12. Kupang

13. Belu

14. Timor Tengah Selatan

Kalimantan Tengah

1.  Sukamara

Kalimantan Timur

1. Mahakam Ulu

Doni Monardo menyatakan, kabupaten/kota yang belum terdampak Covid-19 dapat melaksanakan kegiatan produktif. "Setiap daerah juga harus memperhatikan ketentuan tentang testing yang masif, tracing agresif, isolasi yang ketat, serta treatment yang dapat sembuhkan pasien Covid-19," kata Doni Monardo saat melakukan konferensi pers secara virtual, Sabtu (30/5/2020).

Dikatakan, beberapa lokasi yang nantinya bisa dibuka untuk kegiatan masyarakat produktif, yakni rumah ibadah, pasar atau pertokoan, transportasi umum, hotel, penginapan, restoran, perkantoran dan bidang-bidang lain yang dianggap penting sepanjang aman dari ancaman Covid-19.

Doni juga memberikan arahan kepada para bupati dan wali kota selaku ketua Gugus Tugas di kabupaten/kota agar proses pengambilan keputusan harus melalui Forkopimda dan DPRD serta melibatkan segenap komponen ‘pentaheliks’ yang meliputi pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat dan media massa. 

Dia meminta agar dalam pengambilan keputusan, daerah melibatkan Forkopimda dan komponen masyarakat, termasuk kedokteran, IDI, pakar epidemiologi, pakar kesehatan masyarakat, tokoh agama, tokoh budaya, atau budayawan, tokoh masyarakat, pakar di bidang ekonomi kerakyatan, tokoh pers di daerah, dunia usaha, dan tentunya DPRD, melalui pendekatan kolaborasi pentahelix berbasis komunitas,” ujarnya.[]

Komentar

Loading...