Breaking News

Gubernur Harus Tegas, Cabut Izin Pabrik Sawit Nakal!

Gubernur Harus Tegas, Cabut Izin Pabrik Sawit Nakal!
Fadhli Ali (foto: repro)

BANDA ACEH – Meski Pemerintah Aceh telah menetapkan standar harga tandan buah segar (TBS) sawit, tapi ditengarai masih terjadi permainan harga di tingkat pabrik. Karena itu, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkindo) Aceh meminta Gubernur bersikap tegas, mencabut izin pabrik kelapa sawit (PKS) yang nakal.

Permintaan itu disampaikan Ketua DPW Apkasindo Aceh Ir Sofian Abdullah melalui Juru Bicaranya Fadhli Ali di Banda Aceh, Sabtu ((13/3/2021). Mereka yakin, karena adanya permainan, harga sawit menjadi tidak stabil.

Lewat pernyataan tertulisnya, Fadhli menjelaskan, harga TBS petani pekebun ditampung dengan harga rendah dibanding pasaran luar Aceh. Sebagai contoh, harga TBS di tingkat petani Aceh Jaya hanya Rp 1.490. Harga di pabrik Rp 1.690. ”Bandingkan harga di pabrik Aceh Timur yang mencapai Rp 1.910,” kata Fadhli.

Menurut Apkasindo, permainan harga ini terjadi akibat lemahnya pengawasan dari pemerintah maupun oleh petani sendiri. Misalnya, PKS di Nagan Raya, Aceh Barat, dan Aceh Jaya seringkali membeli dengan harga lebih rendah dari petani. “Lebih menyedihkan petani di kawasan Subulussalam dan Aceh Singkil, harga di sana jauh lebih murah,” ujar Fadhli lagi.

Apkasindo mengharapkan Pemerintah Aceh melalui Dinas terkait melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pabrik sawit. “Sidak penting untuk memantau harga sawit. Apa sudah sesuai dengan ketentuan Pemerintah, atau mereka akal-akalan saja,” ujarnya.

Asosiasi petani meminta, jika memang ditemukan ada PKS yang nakal, Pemerintah jangan segan-segan memberi sanksi. “Jika perlu Pak Gubernur cabut saja izin perusahaannya,” tegas Fadhli.

Kepada Apakasindo di kabupaten/kota, ia mengimbau agar turut-serta memonitor perkembangan harga beli TBS. Harga yang sudah ditetapkan itu merupakan komitmen Pemerintah Aceh dalam melaksanakan amanah Permentan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pedoman Penetapan Harga TBS Produksi Pekebun.

Dia menjelaskan, Permentan bertujuan melindungi petani agar mendapatkan harga TBS yang wajar. “Harapan kita, petani sawit di Aceh jangan dirugikan terus karena masih ada pabrik PKS yang leluasa membeli TBS petani di bawah harga yang ditetapkan Pemerintah,” pungkasnya.[]

Bupati HUT Abdya
Sponsored:
Loading...

Komentar

Loading...