Breaking News

GP Ansor:  RUU HIP Jadi Media Balas Dendam Eks PKI

GP Ansor:  RUU HIP Jadi Media Balas Dendam Eks PKI
Ketua Umum GP Ansor, Yaqut Cholil Qoumas (foto: repro)

JAKARTA – Pimpinan GP Ansor mengungkapkan, ada kesan di tengah masyarakat bahwa RUU HIP merupakan upaya terselubung eks PKI dan kelompoknya untuk melakukan balas dendam sejarah. Organisasi pemuda ini mengingatkan, sejarah kelam itu tidak boleh terulang ketiga kalinya. Cukup!

Hal itu dikemukakan Ketua Umum Gerakan Gerakan Pemuda (GP) Ansor dalam pernyataan tertulis yang disebarkan ke media, Rabu (10/6/2020). Ketua Umum GP Ansor, Yaqut Cholil Qoumas, menyarankan, DPR lebih baik ikut fokus dalam penanganan dan penanggulangan pandemi Corona dulu.

Menurut GP Ansor, RUU HIP menyimpan potensi masalah. Setidaknya ada empat hal yang harus diperhatikan kembali dalam draft Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Karena itu, organisasi ini meminta DPR mengevaluasi kembali rencana pembahasan.

Yaqut Cholil Qoumas, menilai, draf RUU HIP masih memerlukan banyak pendalaman, dialog, dan masukan dari berbagai kalangan. Hal ini, katanya, tidak bisa dilakukan dengan serampangan karena muara RUU ini diharapkan menjadi pedoman bagi penyelenggara negara dalam menyusun, menetapkan perencanaan dan mengevaluasi pembangunan nasional.

Dijelaskan, RUU itu menyangkut segala sendi kehidupan rakyat Indonesia, yakni dari politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, mental, spiritual, pertahanan, dan keamanan. “Di tengah persoalan besar dan mendesak bangsa ini, yakni penanganan pandemi Covid-19, penundaan pembahasan RUU BIP adalah pilihan tepat. Sebelum membahas RUU ini DPR harus melakukan banyak diskusi dengan berbagai pihak terlebih dahulu,” tulis GP Ansor, Rabu (10/6/2020).

Berikut point-point krusial RUU HIP yang menjadi catatan GP Ansor:

1.  RUU ini belum mencantumkan secara jelas Ketetapan (Tap) MPRS XXV Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI), Pernyataan sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah NKRI Bagi PKI dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Paham atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme.

2. Konsideran RUU HIP tidak menyertakan Perppu No 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang menjadi landasan hukum pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan atau ideologi transnasional. Ini juga harus diperbaiki. Jangan sampai lahirnya UU nanti menjadi amunisi baru bagi kelompok-kelompok radikal dan intoleran untuk bangkit lagi.

3. Secara umum batang tubuh RUU HIP justru berupaya menyekulerisasikan Pancasila. Padahal, inti dari Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Atas dasar ini maka kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial, bisa ditegakkan, bukan sebaliknya bahkan dicantumkan agama, rohani, dan budaya dalam satu baris. Hal ini mencerminkan pandangan sekularisme yang berlawanan dengan sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa.

4. Melihat masih banyaknya hal-hal yang menyisakan perdebatan tersebut, pembahasan RUU mendesak untuk diawali dulu dengan diskusi-diskusi serius yang melibatkan berbagai elemen bangsa. Diskusi ini, menurut GP Ansor, penting dalam rangka mendapatkan banyak masukan dari berbagai kalangan. "Apalagi RUU ini berhubungan dengan Haluan Ideologi Pancasila sebagai ideologi bangsa yang diberlakukan semua rakyat, bukan hanya mengakomodasi kepentingan golongan tertentu," pungkas mereka.[]

Komentar

Loading...