Breaking News

Game Online Marak Diduga Sejak Penerapan Belajar Daring

Game Online Marak Diduga Sejak Penerapan Belajar Daring
Ketua DPRK Banda Aceh Farid Nyak Umar (kiri) saat pembahasan game online (foto: Humas Banda Aceh)

BANDA ACEH – Pihak DPRK Banda Aceh mensinyalir, maraknya game online yang menjurus judi di daerah ini terjadi saat pembelajaran secara daring diterapkan di kota ini. Legislatif menggandeng MPU untuk memberantas permasalahan tersebut.

Untuk membahas permasalahan semakin maraknya game online itu, Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh melakukan pertemuan dengan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), Senin (9/11/2020). "Kami mengundang khusus Ketua MPU dan jajarannya sebagai bentuk komitmen dan keseriusan menanggapi keluhan masyarakat terkait game online yang berujung pada perjudian online ini," kata ketua DPRK Banda Aceh Farid Nyak Umar, Senin (9/11/2020).

Pada kesempatan itu, Farid didampingi Wakil Ketua I, Usman SE. Dia berkata, game online di Banda Aceh sudah sangat meresahkan warga. Menurut Farid, MPU Aceh sudah mengeluarkan Fatwa MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2019 tentang Hukum Game PUBG (Player Unknown's Battle Grounds) dan sejenisnya yang menurut fiqh Islam dinyatakan haram. "Dari segi qanun dan fatwa, ini sudah sangat jelas hukum dan konsekwensi dari aktivitas judi online tersebut," katanya.

Meski demikian, DPRK memandang perlu melakukan koordinasi dengan MPU karena masyarakat semakin resah akibat maraknya judi online.

Ketua Komisi IV DPRK Banda Aceh, Tati Meutia menyatakan, ada dua hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan penanganan game online. Maraknya game online ini, menurutnya, terjadi sejak penerapan belajar daring.

"Kita milihat bahwa efek belajar daring (dalam jaringan) yang selama ini kita lakukan saat pandemi membawa pengaruh kepada anak-anak, sehingga mungkin ini perihal judi online semakin marak. Dalam hal ini, kita akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan," katanya.

Tati menyatakan, pihaknya saat ini sedang membahas Rancangan Qanun (Raqan) Ketahanan Keluarga. Ia berharap, MPU Banda Aceh bisa memberikan masukan terutama dalam mengantisipasi game online bagi generasi Aceh.

Menyikapi hal ini, Ketua MPU Banda Aceh, Tgk Damanhuri Basyir mengatakan, penyusunan Raqan tersebut membutuhkan kajian mendalam dengan melibatkan semua unsur masyarakat.  "Gampong berperan penting dalam mengantisipasi dan mengatasi maraknya judi online ini," ujarnya.[]

Sponsored:
Loading...

Komentar

Loading...