Breaking News

Gagal Paham Lockdown

Presiden Perintah Mendagri Tegur Kepala Daerah yang Blokade Jalan

Presiden Perintah Mendagri Tegur Kepala Daerah yang Blokade Jalan
Presiden Joko Widodo

JAKARTA – Di banyak daerah terjadi blokade jalan dan lorong-lorong akibat masyarakat salah memahami kebijakan lockdown. Presiden Joko Widodo meminta Mendagri Tito Karnavian menegur kepala daerah yang membiarkan perlakukan tersebut terus berlangsung.

Pemblokiran jalan oleh masyarakat telah mengakibatkan terganggunya distribusi logistik. Karena itu Presiden Jokowi memerintahkan Mendagri untuk segera turun tangan menegur kepala daerah yang abai terhadap masalah ini.

Hal ini disampaikan Presiden Jokowi saat membuka rapat terbatas persiapan bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri lewat video conference dari Istana Bogor, Kamis (2/4/2020). "Saya harapkan Mendagri memberi teguran kepada daerah yang blokir jalan-jalannya agar urusan distribusi logistik ini tidak terganggu," kata Jokowi.

Kepala Negara mengaku mendapat laporan mengenai kondisi dua daerah yang logistiknya terganggu karena ada kebijakan blokade jalan.

Ia tak menyebut dua daerah yang dimaksud. Namun, akibat penutupan jalan tersebut, stok beras di dua daerah sempat mengalami kelangkaan. "Tolong pemda diberi tahu mengenai hal ini," kata Presiden Jokowi.

Ia menegaskan, dalam pandemi virus corona Covid-19 ini, pemerintah harus memastikan bahwa kebutuhan pokok rakyat tersedia di pasaran.

Terlebih lagi, sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadhan dan Lebaran sehingga kebutuhan rakyat akan bahan pokok akan meningkat.

"Ini betul-betul harus dicek di lapangan, ketersediaan barang-barang pokok. Saya juga sudah cek ke Bulog ke daerah-daerah mengenai panen raya seperti apa," kata dia.

Presiden Jokowi sendiri sebelumnya telah memastikan ia tak memilih opsi lockdown atau karantina wilayah dalam upaya pencegahan penyebaran virus corona ini.

Pemerintah pusat lebih memilih menerapkan skema pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sehingga aktivitas ekonomi tetap berjalan. Kepala daerah yang hendak menerapkan skema PSBB ini pun harus mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan terlebih dulu.[]

Komentar

Loading...