Breaking News

Enam Daerah Zona Kuning di Aceh Diizinkan PBM Tatap Muka

Enam Daerah Zona Kuning di Aceh Diizinkan PBM Tatap Muka
Ilustrasi (foto: repro)

BANDA ACEH – Pemerintah Pusat melalui Satgas Covid-19 menetapkan 163 daerah yang masuk zona kuning tapi diizinkan untuk melaksanakan proses belajar secara tatap muka. Di Aceh, terdapat enam kabupaten/kota yang masuk kategori ini.

Keenam daerah yang masuk kategori zona kuning adalah Pidie, Aceh Tenggara, Kota Sabang, Kota Langsa, Aceh Timur, dan Aceh Utara.

Ketua Satgas Covid-19 Doni Monardo mengatakan, keputusan membuka sekolah di zona kuning dikembalikan kepada pemerintah daerah setempat. Meski dizinkan belajar secara tatap muka, daerah diingatkan agar tetap mematuhi sejumlah tahapan.

Dia mengatakan, beberapa daerah telah mencoba melakukan kegiatan tatap muka dalam hal prakondisi dan simulasi. "Kita sudah melihat daerah-daerah yang memulai ternyata tidak mudah juga, ada sekelompok orang tua murid yang ternyata juga belum mengizinkan anaknya untuk mengikuti kegiatan belajar tatap muka, walaupun sebagian dari orang tua murid mengharapkan kegiatan belajar tatap muka ini bisa berlangsung dengan baik," kata Doni dalam konferensi pers yang disiarkan secara virtual di akun YouTube Kemendikbud, Jumat (7/8/2020).

Doni menjelaskan, selama penerapan pembelajaran online ditemukan sejumlah masalah di masyarakat. Selain itu, ia juga menyadari bahwa pembukaan sekolah tatap muka di zona kuning juga bakal menuai masalah.

"Oleh karenanya, kedua permasalahan ini harus mampu kita carikan solusi terbaik sehingga anak-anak kita harus aman dalam mengikuti kegiatan, tetapi juga anak-anak kita tetap mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pelajaran, termasuk sejumlah orang tua yang menyampaikan kepada kami bagaimana sulitnya mengurus anak yang mereka juga bekerja sehari-hari dan juga kebetulan mungkin putra-putrinya lebih dari 1-2 orang, sehingga mengalami persoalan yang juga tidak mudah," katanya.

Dalam kondisi yang dilematis seperti sekarang ini, dia meminta agar tidak terjadi saling menyalahkan. “Apa pun kebijakan yang kita lakukan pasti akan ada risikonya, ini adalah status darurat kebencanaan di bidang kesehatan dan semua masalah terjadi di seluruh bagian di dunia. Tidak ada negara satu pun yang betul-betul terbebas dari masalah Covid ini," ujar Doni.[]

Komentar

Loading...