Enaknya Jadi Anggota Dewan, Udah Dapat Rumah Dinas Masih Dapat Tunjangan Perumahan Lagi

Enaknya Jadi Anggota Dewan, Udah Dapat Rumah Dinas Masih Dapat Tunjangan Perumahan Lagi
Rumah dinas anggota DPRA (foto: repro)

KANAL73.com, BANDA ACEH – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) periode 2019-2024 benar-benar beruntung. Selain, bisa menempati rumah dinas masih dapat tunjangan perumahan lagi sebesar Rp 10 juta per orang.

Sayangnya, masalah ini jadi temuan BPK sekarang. Mereka terancam harus mengembalikan uang tunjangan tersebut. Totalnya mencapai Rp 2,68 miliar.

Satu-satu kasus penyimpangan penggunaan dana APBA tahun 2020 dibuka BPK RI perwakilan Aceh. Setelah mengungkap masalah honor tim Pensus dan tenaga ahli gubernur, lembaga ini menemukan pula penyimpangan pada pemberian tunjangan perumahan anggota DPRA. Meski angkanya hanya Rp 10 juta per orang, ketika ditotal semuanya besar juga jumlahnya. Nilainya mencapai Rp 9,72 miliar.    

Anehnya, menurut temuan BPK, pada awal proses penganggaran APBA 2020, pos anggaran untuk tunjangan perumahan anggota dewan ini tidak tersedia dalam APBA murni. Justeru, anggaran ini muncul saat terjadi penyesuaian APBA karena adanya penanganan Covid-19.

Melalui Pergub Nomor 67 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Pergub Nomor 80 tahun 2019 tentang Penjabaran APBA 2020, tiba-tiba muncul item tunjangan perumahan anggota dewan.

Konon, anggaran untuk pos tunjangan perunahan anggota dewan ini diambil dari pos Belanja Tak Terduga (BTT) sebesar Rp 5,7 miliar dan dari pergeseran belanja lainnya. Untuk mencairkan dana ini, Gubernur Nova Iriansyah mengeluarkan SK Gubernur Nomor 903/1544/2020 tanggal 6 November 2020.

BPK mempermasalahkan penyediaan anggaran untuk tunjangan perumahan tersebut, karena pimpinan dan seluruh anggota dewan telah diberi rumah dinas. Bahkan, pihak sekretariat DPRA baru saja menggelontorkan dana mencapai Rp 10,6 miliar untuk biaya rehab dan pengadaan berbagai perlengkapan rumah dinas dewan, mulai tempat tidur, sofa, hingga perlengkapan dapur.

Menurut temuan BPK, dengan telah tersedianya rumah dinas, maka pemberian tunjangan perumahan untuk pimpinan dan anggota dewan mulai bulan September hingga Desember 2020 tidak dibenarkan. Karena itu, mereka diharuskan mengembalikan tunjangan tersebut ke kas negara.[]

Sponsored:
Loading...

Komentar

Loading...