Breaking News

Ekses Ketua Partai Ditangkap Korupsi, YARA Protes Penggunaan Gambar Ka’bah sebagai Lambang PPP

Ekses Ketua Partai Ditangkap Korupsi, YARA Protes Penggunaan Gambar Ka’bah sebagai Lambang PPP
Lambang partai PPP (dok Ist)

BANDA ACEH – Kasus OTT Ketua Umum PPP Romahurmuziy berimbas kemana-mana. Di Aceh, Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) mengajukan somasi, agar PPP mengganti gambar ka’bah yang menjadi lambang partai. Tapi, ketua DPW PPP Aceh menilai, langkah itu sebagai yang tindakan yang kurang tepat. Karena, perubahan lambang, nama partai, hanya bisa dilakukan dalam forum muktamar.

Direktur YARA Safaruddin SH mengatakan kepada wartawan di Banda Aceh, penggunaan lambang ka’bah untuk PPP tidak lagi relevan setelah tertangkapnya pimpinan partai itu dalam sebuah OTT KPK di Surabaya. Menurutnya, penangkapan Ketua Umum PPP Romy telah mencoreng nilai-nilai Islam yang diusung oleh PPP.

Dia menegaskan, kasus yang menimpa Romy sebagai sesuatu yang memprihatinkan. “Sangat ironis ketika ketua umum partai ini tertangkap tangan dalam kasus dugaan korupsi atau suap menyuap. Apalagi ini adalah yang kedua kalinya ketua umum PPP tersandung kasus korupsi,” kata Safaruddin.

Untuk menjaga marwah ummat Islam di Indonesia dan seluruh dunia, menurut Safaruddin, sebaiknya PPP tidak lagi menggunakan gambar ka’bah sebagai logo partai. Karena itu, pihaknya mengajukan somasi agar PPP tidak lagi menggunakan ka’bah sebagai lambing partai. Untuk itu, LSM ini memberi waktu selama satu bulan untuk PPP memberi tanggapan.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW-PPP) Aceh, Tgk Amri M Ali angkat bicara terkait somasi Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) yang meminta DPP PPP untuk mengganti lambang Kakbah sebagai lambang partai tersebut.

Menanggapi informasi tentang somasi YARA, ketua DPW PPP Aceh Amri M Ali menjelaskan, penggunaan gambar ka’bah sebagai logo partainya diatur dalam AD/ART. 

Dilansir dari Serambi, Amri mengatakan, perubahan lambang, nama partai, hanya bisa dilakukan dalam forum muktamar. "Forum muktamar adalah lembaga tertinggi permusyawaratan partai. Dan lambang itu digunakan dan ditetapkan berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PPP," katanya di Banda Aceh, Selasa (19/3/2019).

Dia mengatakan, siapa saja boleh menyampaikan keinginan tentang perubahan lambang PPP sebagai bagian dari kebebasan berpendapat. Namun persoalan lambang partai tersebut, katanya, menjadi hak keluarga besar PPP.[*]

Komentar

Loading...