Breaking News

Jadilah Kolomnis Kanal73

Ruang untuk gagasan Anda tentang berbagai hal, seperti permasalahan sosial, politik, ekonomi, pendidikan atau budaya.

Dua Tahun Banda Aceh Gemilang di Mata Generasi Muda

Dua Tahun Banda Aceh Gemilang di Mata Generasi Muda
Tugu Simpang Lima Banda Aceh (foto: repro)

Banda Aceh sebagai ibukota provinsi Aceh memiliki sejarah yang panjang. Hingga 2019, kota ini telah berumur 814 tahun. 

Banda Aceh memiliki sejumlah nama lain. Dimulai dengan nama Darud Dunya (Taman Dunia) pada masa kerajaan Aceh, kemudian diubah pada masa penjajahan Belanda menjadi Kutaraja dan terakhir diganti menjadi Banda Aceh pada 28 Desember 1962, berdasarkan Keputusan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah bertanggal 9 Mei 1963 No. Des 52/1/43-43. 

Dinamika yang dihadapi kota ini pun cukup beragam, salah satunya adalah ketika terjadi bencana gempa dan tsunami pada tahun 2004 silam. Sebagian besar wilayah kota porak-poranda dihantam bencana tersebut, namun Banda Aceh berhasil bangkit dan membangun kembali dan malah menjadi lebih baik dari sebelumnya. 

Kini, Banda Aceh dipimpin oleh Aminullah Usman sebagai Walikota ke-12  dengan Zainal Arifin sebagai wakilnya. Pelantikan mereka yang dilaksanakan pada 7 Juli 2017 silam, memberi term kota Madani yang ada pada visi  pemerintahan sebelumnya  berganti menjadi Kota Gemilang dalam Bingkai Syariah dalam visi misi mereka.  Aminullah menetapkan bidang agama, ekonomi, dan pendidikan sebagai prioritas kebijakan.

Kini sudah genap 2 tahun pemerintahan “Banda Aceh Gemilang”.  Muncul pertanyaan, apakah ada perubahan dari sebelumnya atau tidak ada yang berubah atau bahkan menurun dari sebelumnya?

Secara keseluruhan memang waktu 2 tahun tersebut adalah waktu yang singkat untuk merealisasikan visi misi secara konprehensif. Namun yang perlu dilihat bahwa apa saja capaian dalam dua tahun ini dan apa saja yang masih menjadi permasalahan, sehingga menjadi ajang evaluasi agar Banda Aceh lebih baik lagi kedepannya. 

Seperti apa yang dikatakan oleh Walikota Banda Aceh pada apel gabungan perdana tahun 2019 bahwa Banda Aceh telah banyak mendapat prestasi atau penghargaan pada tahun 2018, hal ini menjadi tolak ukur kemajuan Banda Aceh.

Sederatan prestasi mulai dari mendapatkan opini WTP 10 kali berturut-turut dari Kemenkeu RI, Anugerah KASN 2018, Peringkat I Survei Penilaian Integritas (SPI) 2017 oleh KPK-RI, dan Anugerah Pesona Indonesia (API) 2018 untuk Kategori Wisata Halal Terpopuler dan beberapa penghargaan lainnya. 

Selain itu juga di bidang ekonomi dibentuk PT. Mahirah Muamalah Syariah yang memberikan bantuan modal usaha bagi warga kota, serta dengan adanya program santunan kematian dan paket bantuan kelahiran serta program-program lainnya yang sudah tercapai. Atas berbagai capaian tersebut patut mendapat apresiasi.

Namun, masih ada beberapa permasalahan yang belum tertuntaskan sampai saat ini. Seperti permasalahan air bersih yang masih mendapatkan komplain dari warga kota. Selain itu, dalam hal lingkungan hidup, pengelolaan sampah masih belum maksimal. Hal ini terbukti dari gagalnya Banda Aceh mempertahankan Adipura periode 2017-2018 padahal Banda Aceh sudah meraih 9 kali berturut-turut (kecuali 2015) mendapatkan penghargaan dari Kementrian Lingkungan Hidup tersebut, serta peningkatan ruang terbuka hijau (RTH) yang cukup miris dalam 5 tahun terakhir hanya sebesar 0,66 %.

Juga kondisi kesemrawutan kawasan simpang 7 Ulee Kareng yang merupakan kawasan wisata kuliner serta terdapat pasar tradisional disana. Serta masih banyak PR yang harus dikerjakan oleh Pemerintahan Aminullah-Zainal kedepannya dalam rangka menuntaskan permasalahan-permasalahan di Kota Banda Aceh

Selain itu dari perspektif generasi muda, Pemerintah Kota Banda Aceh harus lebih memberikan perhatian dan melibatkan generasi muda dalam rangka membangun kota. Selain itu, saat ini, Banda Aceh dirasa sudah saatnya memiliki bioskop. Hal ini tentunya harus dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, misalnya, dengan adanya aturan khusus serta adanya lembaga sensor syariah. Karena hal tersebut juga akan mendatangkan income bagi pemerintah dan warga kota, apalagi Banda Aceh yang berstatus sebagai kota wisata. 

​Elit muda  yang didalamnya terdapat juga mahasiswa haruslah dapat berpikir kritis serta solutif dalam rangka memberikan kontribusi bagi Kota Banda Aceh. Mereka dapat menjelma menjadi infrastruktur politik, baik dalam konteks pressure grup, interest group dan sebagainya. Sehingga terjadi balancing dengan suprastruktur politik (pemerintahan), dengan harapan dapat menyadarkan pemerintahanan apabila keluar  dari role-nya.

Secara keseluruhan memang tidak bisa suatu permasalahan akan tuntas apabila hanya dilakukan oleh pemerintah kota. Jbutuh dukungan dari berbagai elemen khususnya masyarakat kota Banda Aceh agar cita-cita Banda Aceh menjadi Kota Gemilang dalam bingkai syariah dapat tercapai.***

Catatan Redaksi: Foto pendukung tulisan telah diganti pada tanggal 1 September 2019 pukul 22.27 WIB

* Mahasiswa Fakultas Hukum Unsyiah, Kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), dan Duta Pemuda Aceh 2018

Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi!

Komentar

Loading...