Breaking News

Dinilai tidak Fair, Penetapan Zona Merah Diprotes

Dinilai tidak Fair, Penetapan Zona Merah Diprotes

BANDA ACEH – Penetapan sejumlah kabupaten/kota di Aceh sebagai zona merah pandemi Covid-19 diprotes berbagai kalangan. Mereka menilai keputusan tersebut sebagai hal yang tidak fair, karena tidak dilandasi kriteria yang jelas.

Sebelumnya, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 telah mengumumkan status 102 kabupaten/kota yang dinyatakan sebagai zona hijau dan dapat melaksanakan kegiatan produktif, aman Covid-19. Dalam jumlah tersebut termasuk 14 kabupaten/kota di Aceh.

Pada tanggal 2 Juni 2020, Plt Gubernur Aceh mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 440/7810 tentang Penerapan Masyarakat Produktif dan Aman dari Covid-19 bagi zona merah dan zona hijau di Aceh. Hal ini kemudian mendapat respon dari para kepala daerah.

Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman, menyatakan akan melayangkan surat protes kepada Pemerintah Pusat atas penetapan wilayahnya sebagai zona merah. Ia menilai, keputusan tersebut merugikan Banda Aceh.

Menurut wali kota, status zona merah bisa berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. “Kita bukan tidak menerima. Penetapan status ini harus dengan alasan yang pas. Kita minta ini kebijakan tersebut dikoreksi,” kata Aminullah.

Tidak hanya eksekutif, kalangan DPRK dan Forkopimda juga menyampaikan sikap yang sama. Mereka menolak penetapan Banda Aceh sebagai zona merah Covid-19.

Penolakan yang sama datang dari Aceh Tamiang. Bupati Mursil juga mempertanyakan alasan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Pusat menetapkan daerah itu sebagai zona merah.

Musril mengatakan, keputusan tersebut tidak fair karena tidak memiliki kriteria yang jelas dan tidak didukung solusi bagi daerah untuk bisa keluar dari status tersebut.

Dia menyebut, Aceh Tamiang sangat bersungguh-sungguh melakukan tindakan pencegahan Covid-19. Kabupaten itu, katanya, langsung mendirikan Posko Bersama pencegahan Covid-19 tiga hari sejak pemerintah menetapkan Indonesia dalam status darurat Covid-19 pada 16 Maret 2020.

“Ini tidak fair. Kita sudah kerja lama. Kriterianya apa? Kok bisa ada zona merah atau zona hijau, kita tidak tahu. Kasih tau dong biar kita ikuti,” protes Mursil.

Protes juga disuarakan dari Kabupaten Simeulue. Dikutip dari laman atjehwatch.com, tokoh muda Simeulue, Rahmad Ardiansyah, bahkan meminta Plt Gubernur Aceh untuk meninjau ulang status zona merah untuk kabupaten tersebut. “Penetapan Simeulue sebagai Zona Merah jelas memiliki dampak terhadap aktivitas sosial ekonomi masyakat di sana untuk beberapa waktu kedepan,” ujar Rahmad.[]

Berikut kabupaten/kota yang dinyatakan sebagai zona merah:

1.      Banda Aceh

2.      Pidie

3.      Simeulue

4.      Aceh Barat Daya

5.      Aceh Tamiang

6.      Lhokseumawe

7.      Bener Meriah

8.      Gayo Lues

9.      Aceh Utara.

Sponsored:
Loading...

Komentar

Loading...