Breaking News

Dimulai Penyegelan Gedung KONI Aceh

Seluruh Aset Kodam IM Akan Ditertibkan

Seluruh Aset Kodam IM Akan Ditertibkan
Gedung KONI Aceh

BANDA ACEH – Pembangunan gedung KONI Aceh oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) setempat dihentikan gegara belum ada izin dari Kodam Iskandar Muda (IM). Dimulai dari kasus ini, Kodam IM akan menertibkan seluruh asset yang dimiliki institusi tersebut.

Dilansir dari AJNN, Kamis (1/8/2019), Kepala Staf Kodam IM, Brigjen TNI Achmad Daniel Chardin, mengatakan, lahan yang dijadikan lokasi pembangunan gedung KONI merupakan milik TNI. Tidak hanya itu, katanya, sejumlah kaving lain yang selama ini dimanfaatkan oleh Pemerintah Aceh untuk kepentingan publik juga merupakan asset Kodam IM

Lahan tersebut, antara lain, Anjong Mon Mata dan Kolam Renang Tirta Raya. Lahan-lahan tersebut selama ini digunakan dengan status pinjam pakai dari TNI. Dokumen yang menjelaskan status pinjam pakai itu, kata Kasdam, masih tersimpan dengan baik.

Khusus mengenai gedung KONI yang lagi dibangun kembali untuk keperluan PON, pihak Kodam IM menyayangkan sikap Pemerintah Aceh dalam hal ini Dispora. Katanya, Dispora, selama ini, tidak pernah meminta izin kepada Kodam IM untuk pembangunan gedung KONI tersebut. Karena Pemerintah Aceh tidak punya itikad baik, kata Kasdam, maka pembangunan gedung KONI terpaksa disegel.

Menurut Kasdam, institusinya sejak lama sudah meminta Pemerintah Aceh agar mengembalikan asset-asset Kodam yang selama ini dipinjam. "Sudah dua kali kami menyurati Pemerintah Aceh terkait lahan-lahan kami yang dipakai untuk fasilitas umum," ungkapnya. 

Karena belum juga ada niat baik untuk menyelesaikan permasalahan, Pangdam mengancam akan mengambil tindakan tegas, akan menduduki secara paksa lahan-lahan tersebut. Dia merinci, ada 19 kavling tanah milik Kodam yang bermasalah, tiga antaranya adalah Anjong Mon Mata, Kolam Renang Tirta Raya, dan Gedung Koni. Tanah-tanah kami selama ini dipakai untuk fasilitas umum," ujarnya. 

Sikap yang diperlihatkan Pemerintah Aceh selama ini, katanya, membuat pihak Kodam tersingung. Ketika masalah ini diminta selesaikan, katanya, Pemerintah Aceh malah merespon dengan janji akan membentuk tim penelusuran. Janji ini pun, katanya, tidak pernah ada penyelesaian. 

Kasdam mempertanyakan, untuk apa tim penulusuran? “Kalau perlu dokumen datang saja ke kami. Di sini (Kodam, red) lengkap surat-surat, dari zaman Belanda juga ada," ujar Brigjen Achmad Daniel.

Menurut keterangan Daniel, peminjaman lahan Kodam IM untuk fasilitas umum sudah terjadi sejak tahun 80-an. Pada saat itu, Aceh ditunjuk menjadi tuan rumah MTQ. Untuk menunjang kegiatan itu, pemerintah meminta pinjam lahan milik TNI karena dianggap representatif. "Surat peminjaman lengkap ada sama kami dari tahun 1980," ujarnya.

Kenapa lahan TNI yang dipakai, menurut keterangan Daniel, karena saat itu tidak ada lokasi lain yang representatif. Yang ada hanya milik TNI. Karena itu, diminta pinjam untuk dibuat bangunan di atasnya. “Asrama TNI di Peuniti kan dulu juga dipakai," terangnya. 

Dalam status pinjam pakai itu, kata Daniel, ada catatan yang harus diselesaikan yakni ada proses rislah atau proses ganti rugi setelah kegiatan MTQ selesai. Dijelakskan, dari tahun 80 hingga sekarang tidak ada proses rislah itu. "Nah ketika kami nuntut, malah dibilang akan dibuat tim penelusuran lagi. Alasan dibentuk tim itu karena setahu gubernur sejak tahun 80-an itu adalah fasilitas umum," katanya.

Kasdam mengatakan, pihaknya tidak akan mengambil Anjong Mon Mata karena itu fasilitas gubernur. Tapi, ia meminta setidaknya ada itikat baik dari Pemerintah Aceh, misalnya, memberikan lahan lain untuk menggantikan tanah tersebut. Kenapa ini harus dilakukan, kata Daneil, karena asset itu masih tercatat dalam Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) sebagai milik TNI. "Di Kementerian Keuangan itu tanah Kemenhan, Cq Mabes TNI, Cq Kodam IM. Setiap tahun jadi temuan, dan itu-itu saja temuannya. Makanya sekarang kami mengambil langkah untuk menertibkan seluruh lahan-lahan itu," tegasnya. 

Jika tidak ada penyelesaian dari Pemerintah Aceh, katanya, gedung KONI tetap disegel. “Tanah itu milik kami, memang bangunan milik Pemerintah Aceh. Kami menghibahkan tanah itu, pemerintah menghibahkan kami apa yang senilai juga," kata Daniel.

20190801-aset-kodam

Ia melihat, hingga sejauh ini belum ada itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan itu. "Kalau memang ada niat, tinggal hitung saja. Tanah ini berapa harganya, diganti dengan lahan lain dengan nilai harga yang sama, kan selesai masalahnya?” ujar Kasdam.

Dia menegaskan, pihak Kodam tidak mungkin membuat surat pelepasan atas tanah tersebut. “Kalau itu kami buat, bisa copot Panglima Kodam. Tapi, kalau tanah itu diganti tinggal kami lapor ke pusat," ujarnya.[K73-02]

Komentar

Loading...