Breaking News

Diduga Bermasalah, Proyek Pengadaan Alat Peraga Disdik Harusnya tak Dibayar

Diduga Bermasalah, Proyek Pengadaan Alat Peraga Disdik Harusnya tak Dibayar
Ilustrasi (foto: repro)

BANDA ACEH – Pegiat antikorupsi di Aceh mencium aroma tak beres pada proyek pengadaan alat peraga tahun 2019 di Dinas Pendidikan setempat. Karena diduga berpotensi merugikan negara, diminta agar tidak dilakukan pembayaran untuk proyek tersebut.

Koordinator Bidang Advokasi Kebijakan Publik LSM Masyarakat Tranparansi Anggaran Aceh (MaTA), Hafidh, dalam siaran pers menjelaskan, paket proyek pengadaan alat peraga pendidikan tahun 2019 itu bernilai puluhan milyar. Pekerjaannya melibatkan sejumlah perusahaan, yaitu PT Astra Graphia Xprins Indonesia, PT Karya Mitra Seraya, PT Apsara Tiyasa Sambada, dan Tri Kreasindo Mandiri Sentosa.

Menurut informasi yang berkembang, hingga tutup anggaran 2019, proyek tersebut belum dilakukan pembayaran. Karena itu, ada sinyalemen yang menyebut pembayaran proyek ini akan dilakukan dengan dana yang bersumber dari anggaran tahun 2020.

MaTA juga mendapatkan informasi yang sama. Bahkan, menurut aktivis antikorupsi ini, banyak juga paket pengadaan dengan sumber anggaran tahun 2020 yang belum dibayar oleh Dinas Pendidikan. "Paket-paket pekerjaan yang tidak diselesaikan tepat waktu oleh penyedia tersebut, diduga akan dilakukan pembayaran oleh Dinas Pendidikan Aceh," jelas Hafidh dalam siaran pers-nya.

Informasi yang menjelaskan bahwa Dinas Pendidikan Aceh akan melakukan pembayaran terhadap proyek 2019 menggunakan anggaran 2020 diketahui dari surat Kepala Dinas Pendidikan Aceh kepada Sekda Aceh. Surat tertanggal 15 September 2020 itu menjelaskan perihal pekerjaan tahun 2019 yang belum terbayar pada Disdik Aceh.

Dalam suratnya, kepala dinas menjelaskan bahwa ada beberapa paket pekerjaan yang sudah dilaksanakan oleh pihak ketiga belum dilakukan pembayaran pada 2019. Nominal anggaran yang diusulkan untuk pelunasan proyek tersebut dalam APBA-Perubahan 2020 mencapai Rp 95,3 miliar.

Sebuah sumber menyebut, salah satu PT Karya Mitra Seraya penyedia telah berikirm surat kepada Dinas Pendidikan Aceh mengajukan permohonan pembayaran pekerjaan pada tanggal 24 Juli 2020. Mereka menagih pembayaran, yaitu pengadaan meubelair perpustakaan SMA/SMK/SLB sebanyak 3 paket, pengadaan meubelair siswa SMA/SMK/SLB sebanyak 9 paket, pengadaan meubelair guru SMA/SMK/SLB sebanyak 5 paket dan pengadaan meubelair Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) SMK.

Menurut sebuah sumber, tagihan pihak penyedia ini mengalami kendala besar, karena dalam dokumen APBA 2020 Dinas Pendidikan tidak tersedia anggaran untuk melunasi pekerjaan tersebut.

MaTA mengkritisi, Pergub Nomor 38 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 80 tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2020 diarahkan kepada refocusing covid 19. Di dalamnya terdapat penambahan yang cukup signifikan untuk pos belanja modal pengadaan alat peraga/praktek sekolah.

Dijelaskan, dalam APBA 2020 murni untuk pos ini hanya terdapat alokasi sebesar Rp1,2 miliar. Akan tetapi, dalam penjabaran APBA-Perubahan 2020 untuk pos ini ditambah menjadi Rp103,7 miliar.

MaTA menduga, penambahan ini akan digunakan untuk membayar paket pekerjaan yang tidak selesai tepat waktu tersebut. Kebijakan ini dinilai berpotensi melabrak ketentuan pengadaan sebagaimana diatur dalam Perpres No 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa serta Peraturan LKPP No 9 tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa melalui penyedia.

Karena itu, MaTA menyayangkan langkah yang diambil petinggi Disdik Aceh. "Seharusnya Dinas Pendidikan Aceh tidak melakukan pembayaran kepada penyedia yang tidak menyelesaikan pekerjaannya dengan tepat waktu," kata Hafidh.[]

Sumber: kba.one

Sponsored:
Loading...

Komentar

Loading...