BPK Audit Dugaan SPPD Fiktif Anggota Dewan Simeulue

BPK Audit Dugaan SPPD Fiktif Anggota Dewan Simeulue
Aksi demo memprotes SPPD fiktif (foto: repro)

KANAL73.com – Tim BPK RI dikabarkan telah berada Kabupaten Simeulue, Aceh, guna melakukan audit investigasi dugaan SPPD fiktif yang melibatkan sejumlah anggota DPRK di sana. Disebut-sebut, kasus ini berpotensi merugikan keuangan negara miliar rupiah.

Informasi yang dihimpun media ini menyebutkan, tim BPK akan melakukan audit terhadap anggota DPRK, baik yang masih menjabat maupun yang tidak aktif lagi. BPK akan berada di pulau itu hingga satu bulan ke depan.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Simeulue melalui Kasi Intelijen, Muhasnan Mardis, menjelaskan kepada wartawan, tim audit BPK RI sudah mulai bekerja. Kasus yang sedang diperiksa kali ini adalah dugaan SPPD fiktif oknum anggota DPRK dari sumber anggaran 2019 yang diduga telah merugikan keuangan negara hingga miliaran rupiah. 

Dijelaskan, tim audit BPK RI akan berada di Simeulue selama 30 hari ke depan. Selain memanggil oknum dewan, tim BPK juga telah memanggi pihak terkait lainnya dalam perkara tersebut seperti PPK, PPTK, dan Bendahara di DPRK Simeulue. "Jumlah tim audit investigasi BPK RI sebanyak 3 orang," kata Muhasnan, Kamis (10/6/2021).

SPPD Fiktif lainnya

Selain dugaan SPPD fiktif yang melibatkan anggota DPRK, kasus yang sama juga terjadi pada sejumlah SKPK di Simeulue. Tim BPK RI perwakilan Aceh, sebelunya, telah memeriksa dokumen SPPD pejabat Bappeda, BKPSDM, Sekretariat DPRK, dan Setdakab (kantor bupati) Simeulue.

Para pejabat dan ASN di instansi itu diduga melakukan mark-up tiket pesawat dan memalsukan bill hotel. Dalam pemeriksaannya, BPK menemukan 1.017 lembar tiket pesawat maskapai Lion Group yang tidak sesuai dengan data sebenarnya.

Dokumen yang dilampirkan sebagai bukti perjalanan tidak sesuai antara personil yang melakukan perjalanan dengan nama yang tertera di boarding pass. Kecurangan ini ditemukan di Setwan 16 kasus, Setda 4, Bappeda 29, dan BKPSDM sebanyak 7 kasus.

Menurut catatan BPK, terdapat kelebihan bayar pada kegiatan perjalanan dinas oleh keempat lembaga ini mencapai Rp 336 juta lebih. Selain itu, pada permainan bill hotel juga ditemukan mark-up Rp 198 juta lebih, dan dokumen tak lengkap senilai Rp 19.4 juta.

Sebuah sumber mengatakan, para pejabat di empat instansi Simeuleu itu tidak menampik temuan BPK. Menurut informasi, mereka telah membuat pernyataan untuk mengembalikan dana kelebihan bayar SPPD ke kas negara.[]

Sponsored:
Loading...

Komentar

Loading...