Beredar Rumor, Anggota DPRK Simeulue Terlibat Kasus SPPD Fiktif

Beredar Rumor, Anggota DPRK Simeulue Terlibat Kasus SPPD Fiktif
Ilustrasi (foto: repro)

SINABANG – Salah satu mata anggaran yang rentan diselewengkan adalah biaya perjalanan dinas (SPPD). Kasusnya terjadi di banyak instansi, seperti anggota DPRD Simeulue, Aceh, yang dituding membuat SPPD fiktif.

Tudingan yang sangat tidak terhormat itu dibantah oleh Wakil Ketua II DPRK Simeulue, Sunardi. Ia menyayangkan pemberitaan sejumlah media yang menyebut SPPD fiktif anggota Dewan.

Politisi Partai PAN ini menjelaskan, jika merujuk temuan BPK RI Perwakilan Aceh, di sana tidak disebut fiktif. “SPPD anggota DPRK tahun 2019, itu kelebihan bayar,” ujarnya.

Dia menambahkan, kasus ini tidak hanya terjadi pada perjalanan dinas anggota DPRK, tapi juga pada SKPK lainnya. Persoalan itu, sambung Sunardi, sudah ditindaklanjuti oleh Inspektorat Simeulue.

Sunardi memastikan, yang terjadi pada kasus SPPD anggota DPRK bukan fiktif. “Ini murni kelebihan bayar. Bukan SPPD anggota DPRK saja, tapi termasuk Dinas Pendidikan, BPBD, dan Sekdakab Simeulue,” katanya.

Sunardi memastikan, dia sendiri bisa memberikan semua bukti yang menunjukkan keabsahan perjalanan itu bukan fiktif. Perjalanan dinas itu telah dilaksanakan.

Kasi Intel Kejari Simeulue, Muhasnan Mardis SH, mengatakan, berdasarkan LHP BPK ditemukan adanya dugaan kelebihan bayar terhadap perjalanan dinas anggota DPRK Simeulue. Kasus ini, katanya, tidak hanya terjadi dengan anggota DPRK, termasuk PNS dari sejumlah instansi lain.

Jaksa ini juga mengaku aneh kenapa beredar isu SPPD fiktif. “Kalau ada yang menyebut fiktif atau bodong, kami tidak tahu dari mana sumbernya,” ujar Muhasnan.[]

Sponsored:
Loading...

Komentar

Loading...