Breaking News

Aturan Baru PNS, Guru dan Dosen Boleh Cuti

Aturan Baru PNS, Guru dan Dosen Boleh Cuti
Ilustrasi (foto: repro)

JAKARTA – Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil direvisi. Dalam PP baru, yakni Nomor 17 Tahun 2020, guru dan dosen sudah dibenarkan mengambil cuti.

Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (BKN) Haryomo Dwi Putranto dalam keterangan tertulisnya menjelaskan, banyak perubahan pada PP yang baru tentang manajemen kepegawaian, contohnya tentang pemberian cuti PNS.

Dijelaskan, dalam aturan baru, seorang atasan tidak boleh menolak cuti yang diajukan oleh PNS. Pemberian cuti bagi PNS, katanya, diatur dalam Peraturan Kepala (Perka) BKN No. 24/2017.

Ia menekankan, cuti merupakan hak setiap PNS. Karena itu, tidak boleh tidak diberikan, kecuali cuti di luar tanggungan negara. "Ketika Bapak/Ibu memiliki staf yang ingin mengajukan cuti, maka Bapak/Ibu tidak berwenang untuk menolak. Bapak/Ibu hanya diberikan hak untuk menunda," ujar Haryomo, Kamis (30/7/2020).

Selain itu, kata Haryomo, aturan yang baru juga memberi hak kepada PNS yang menduduki jabatan guru dan dosen untuk mendapatkan cuti tahunan. "Di aturan sebelumnya (PP No.11/2027), guru dan dosen tidak mendapatkan jatah cuti tahunan," terang Haryomo.

Terkait ketentuan mengenai pemberhentian seorang PNS, dijelaskan, bahwa aturan baru ini mengaturnya. Setidaknya terdapat tiga pokok perubahan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.

Tiga pokok yang dimaksud adalah pemberhentian tidak hormat, mengundurkan diri, pemberhentian sementara. Pemberhentian tidak dengan hormat, katanya, dilakukan apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

Pemberhentian tidak hormat terhadap PNS ini masuk dalam ketentuan Pasal 250 PP Nomor 17 Tahun 2020. Menurut ketentuan dalam pasal ini, PNS yang terbukti melakukan penyelewengan terhadap Pancasila, lalu menjadi anggota atau pengurus partai politik juga diberhentikan tidak hormat.

PNS yang maju dalam sukses politik juga dikenakan kenetuan mengundurkan diri. Kata Haryomo, pada saat ditetapkan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden, ketua, wakil, dan anggota DPR/DPRD, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, seorang PNS harus mengundurkan diri.

Pernyataan pengunduran diri seorang PNS tidak dapat ditarik kembali. PNS yang mengundurkan diri diberhentikan dengan hormat. Adapun, pemberhentian dengan hormat berlaku sejak akhir bulan ketika yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon presiden dan seterusnya.

Bagi PNS yang ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana dilakukan pemberhentian sementara, berlaku sejak PNS ditahan. Ketentuan ini juga diatur dalam Pasal 280 PP Nomor 17 Tahun 2020.

Haryomo mengatakan, bagi PNS yang jatuh sakit bisa mengajukan cuti mulai dari satu hari hingga satu tahun lamanya. Dalam aturan sebelumnya, PNS hanya berhak cuti sakit apabila menderita sakit lebih dari satu sampai dengan 14 hari. "Di PP No. 17/2020 dipertegas bahwa PNS yang mengalami sakit hanya satu hari bisa mengajukan cuti sakit," kata Haryomo.[]

Komentar

Loading...