Breaking News

10 Capim KPK Diserahkan ke Presiden, Ini Nama-namanya

10 Capim KPK Diserahkan ke Presiden, Ini Nama-namanya
KPK

JAKARTA – Panitia Seleksi calon pimpinan (Capim) KPK telah menyerahkan 10 nama ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Nama-nama Capim itu selanjutnya akan diserahkan ke DPR untuk dipilih lima nama menjadi komisioner KPK.

Penyerahan Capim KPK dilakukan di Istana Negara, Jakarta, Senin (2/9/2019). Kesepuluh nama itu adalah mereka yang berhasil lolos dari wawancara dan uji publik.

Berikut profil singkat Capim KPK

1.   Alexander Marwata, Komisioner KPK

Alexander Marwata lahir di Klaten, Jawa Tengah, 26 Februari 1967. Pernah menjadi hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Pendidikannya: SD Plawikan I Klaten (1974-1980), SMP Pangudi Luhur Klaten (1980-1983) dan SMAN 1 Yogyakarta (1983-1986). Pendidikan tingginya, D IV Jurusan Akuntansi STAN Jakarta. Tahun 1995, ia melanjutkan S1 Ilmu Hukum di Universitas Indonesia.

Sejak tahun 1987-2011, Alexander Marwata berkarir di Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP). Pada tahun 2012, menjadi hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dia terpilih menjadi Komisioner KPK periode 2015-2019.

Alexander terakhir melaporkan harta kekayaannya pada 27 Februari 2019. Berdasarkan LHKPN yang diunggah di situs KPK, Alexander memiliki total harta senilai Rp 4.968.145.287. Selain itu, dia juga punya hutang senilai Rp 1 miliar.

2. Firli Bahuri, anggota Polri

Irjen Pol Firli lahir di Lontar, Muara Jaya, Ogan Komering Ulu, Sumsel 8 November 1963. Dia menjabat Kapolda Sumsel sejak 20 Juni 2019.

Pernah menjabat sejumlah jabatan penting, yaitu ajudan Wakil Presiden RI Boediono, Wakil Kepala Kepolisian Daerah Banten, Karopaminal Divpropam Polri, Kepala Kepolisian Daerah Banten, Karodalops Sops Polri, Wakil Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Kapolda NTB. Dia juga pernah menjabat Deputi Penindakan KPK dan terakhir sebagai Kapolda Sumsel.

Terakhir menyetor LHKPN pada 29 Maret 2019 dengan total kekayaan Rp 18.226.424.386. 

3. I Nyoman Wara, Auditor BPK

Auditor utama investigasi di BPK. Pada tahun 2018, pernah menjadi saksi ahli auditor BPK dalam kasus BLBI yang menjerat Syafruddin Arsyad Temenggung di Tipikor Jakarta.

Terakhir melaporkan LHKPN pada 29 Maret 2019 dengan total harta Rp 1.674.916.713.

4. Johanis Tanak, Jaksa

Ia merupakan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Saat ini juga menjabat sebagai Direktur Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung.

Melaporkan LHKPN pada 28 Juni 2019 dengan jumlah kekayaan Rp 8.340.407.121.

5. Lili Pintauli Siregar, Advokat

Advokat yang pernah menjadi Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dua periode mulai dari 2008-2013 dan 2013-2018. Selain itu, punya kantor advokat sendiri. 

Lili melaporkan LHKPN pada 29 Maret 2018, dengan jumlah kekayaan sebesar Rp. 70.532.899.

6. Luthfi Jayadi Kurniawan, Dosen

Berpreofesi sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Malang. Dia juga dikenal sebagai aktivis antikorupsi dan pendiri Malang Corruption Watch.

Lutfi memperoleh gelar S-1 bidang Ilmu Kesejahteraan Sosial dari Universitas Muhammadiyah Malang. 

7. Nawawi Pomolango, Hakim

Mengawali karier sebagai hakim pada tahun 1992 di PN Soasio Tidore, Kabupaten Halmahera Tengah. Pada 1996 dipindahtugaskan sebagai hakim di PN Tondano, Sulawesi Utara. Lima tahun kemudian menjadi hakim PN Balikpapan dan pada 2005 dimutasi lagi ke PN Makassar.

Mulai dikenal saat bertugas di PN Jakarta Pusat dalam kurun 2011-2013. Nawawi kerap ditugaskan mengadili sejumlah kasus korupsi yang ditangani KPK.

Pada 2016 menjadi Ketua PN Jakarta Timur. Saat menjadi Ketua PN Jaktim, Nawawi pernah menjadi hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Ia pernah menjatuhkan vonis 8 tahun penjara kepada eks hakim Mahkamah Konstitusi, Patrialis Akbar, dalam kasus suap uji materi UU Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Ia juga pernah menghukum eks Ketua DPD Irman Gusman selama 4,5 tahun penjara dalam kasus suap kuota gula impor.

Akhir 2017, Nawawi kembali mendapat promosi sebagai hakim tinggi pada PT Denpasar sampai saat ini. Merujukpada laman resmi PT Denpasar, jabatannya saat ini merupakan Hakim Utama Muda.

Nawawi terakhir melaporkan LHKPN pada 26 Maret 2019 dengan total harta kekayaannya sebesar Rp. 1.893.800.000.

8. Nurul Ghufron, Dosen

Nurul Ghufron lahir di Sumenep pada 22 September 1974. Dia merupakan Dosen Unej berpangkat golongan III d. Saat ini dia menjabat sebagai dekan Fakultas Hukum Unej.

Nurul juga kerap menulis karya ilmiah dengan tema pidana korupsi. Salah satu tulisannya yang tercantum di Google Schoolar, berjudul 'Kedudukan Saksi Dalam Menciptakan Peradilan Pidana Yang Bebas Korupsi'.

Nurul terakhir melaporkan LHKPN pada 23 April 2018. Total harta kekayaannya sebesar Rp. 1.832.777.249.

9. Roby Arya B, PNS Sekretariat Kabinet

Roby Arya Brata adalah Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal dan Badan Usaha Sekretariat Kabinet. Menurut catatan detikcom, Roby tercatat sudah tiga kali gagal dalam seleksi untuk jabatan struktural di KPK

Dia juga pernah mengajar antikorupsi dan good governance di STAN (Sekolah Tinggi Akuntansi Negara) serta pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Roby terakhir melaporkan LHKPN pada 23 April 2018. Total harta kekayaannya sebesar Rp. 1.832.777.249.

10. Sigit Danang Joyo, PNS Kementerian Keuangan

Sigit Danang Joyo saat ini menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Bantuan Hukum, Kementerian Keuangan. Sigit terakhir melaporkan LHKPN pada 27 Maret 2019. Total harta kekayaannya sebesar Rp. 2.968.792.000. (dikutip dari berbagai sumber)

Komentar

Loading...